Selasa, 22 Mei 2012

arsip 2011 | 13 Tahun Berlalu, Apa Kabar Reformasi Hukum?

Senin, 23/05/2011 11:38 WIB
13 Tahun Berlalu, Apa Kabar Reformasi Hukum?
Andi Saputra - detikNews

Jakarta - 13 Tahun sudah reformasi berlalu dan terus bergulir. Salah
satu tuntutan orde reformasi adalah pembaruan reformasi hukum. Namun,
setelah 13 tahun berlalu, apakah hukum telah mereformasi diri?

Sebagai tanda reformasi hukum yaitu diubahnya criminal justice system
yang selama ini dipegang 3 institusi yaitu kepolisian, kejaksaan dan
kehakiman. Selain itu, reformasi juga memunculkan tata
perundang-undangan baru yang diikuti tata pola masyarakat hukum yang
ikut berubah pula.

Dari titik inilah, penulis mencoba menganalisa seberapa jauh progres
reformasi hukum selama 13 tahun terakhir.

Pertama, reformasi memunculkan lembaga semiyudisial. Lembaga ini
seakan-akan berperan sebagai pengadilan ad hoc tetapi nyatanya bukan
pengadilan. Di lembaga ini diberikan wewenang mengadili namun tidak
pro-yustisia. Sehingga putusannya pun menjadi mentah. Alih-alih memotong
alur yudisial, malah lembaga semi-yudisial ini menambah panjang alur
yudisial.

Contoh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Badan Penyelesaian
Sengketa Konsumen (BPSK) dan Komisi Informasi Publik (KIP). Dalam contoh
di atas, alur yudisial yang seharusnya lewat 3 tingkatan yaitu
pengadilan pertama, banding dan kasasi (untuk sengketa KPPU tidak
mengenal banding), pasca reformasi ditambah 1 alur yaitu lembaga
semi-yudisial tersebut. Fuih, jalur yang sangat panjang guna mencari
keadilan.

Kedua, reformasi memunculkan lembaga semi-penyidik. Seperti Komnas HAM,
Komnas Perempuan, Komisi Kejaksaan dan Komisi Kepolisian. Disebut
sebagai semi penyidik karena hasil temuannya bukan sebagai pro justisia.
Alih-alih memotong jalur penyidikan yang selama ini dinilai tumpul, alur
ini akhirnya memberikan harapan semu kepada masyarakat.

Ketiga, reformasi secara khusus juga membuat lembaga super penyidik
yaitu KPK. Lewat kekuasannya, KPK mempunyai kewenangan penyelidikan,
penyidikan hingga penuntutan. Jalur reguler yaitu kepolisian-kejaksaan
langsung dipotong kompas. Karena kesuperannya itu, maka tidak ada yang
bisa membendung saat KPK menjerat penerima suap tapi tidak menjerat
penyuapnya. Penadah didakwa, tapi malingnya dibiarkan lepas.

Keempat, munculnya pengadilan-pengadilan khusus. Seperti Pengadilan
Niaga, Pengadilan HAM, Pengadilan Tipikor, Pengadilan Perikanan dan
Pengadilan Hubungan Industrial. Dari 5 pengadilan khusus tersebut,
Pengadilan Niaga mungkin yang paling efektif berjalan. Sedangkan untuk
Pengadilan HAM, selama 13 tahun reformasi hanya bersidang 3 kali yaitu
untuk Kasus Timor Timur, kasus Tanjung Priok dan Kasus Abepura.

Kelima, selain memecah kekuatan lembaga, reformasi juga menguatkan
lembaga yudisial. Jika selama Orde Baru lembaga yudisial bernaung di
bawah Depkum HAM (status kepegawaian hakim), di bawah Kementerian Agama
(hakim pengadilan agama) dan di bawah TNI (hakim pengadilan militer),
reformasi menyatukan semua hakim dibawah Mahkamah Agung (MA). Namun,
penguatan ini menjadi susah dikontrol. Komisi Yudisial (KY) sebagai
lembaga pengawas hakim juga tidak punya kewenangan ekstra mengontrol
perilaku hakim. Alhasil, hanya Tuhan yang bisa mengontrol hakim.

Dalam sektor regulasi perundang-undangan, reformasi juga mendorong
pembaruan peraturan. Namun, tidak sedikit peraturan yang melanggar
peraturan yang lebih tinggi yaitu asas hukum.

Penulis mencoba memberikan keabsurdan perundangan tersebut, yaitu:

Pertama, absurd-nya konsep kekayaaan negara. Dalam kacamata UU Tipikor,
kekayaan negara adalah semua bentuk keuangan negara. Keuangan negara ini
bisa di dapati di lembaga negara hingga Perseroan Terbatas (PT) BUMN.
Namun, hal ini malah melanggar asas hukum yang dianut UU PT. Karena
dalam paradigma PT, saham yang telah disetorkan menjadi hak privat.

Contoh, KPK menjerat mantan Dirut PT PLN dengan delik korupsi, namun
kepolisian tidak memberlakukan hal serupa pada Direktur Keuangan Elnusa
dalam kasus hilangnya kekayaan negara Rp 110 Miliar.

Jika menggunakan logika KPK, maka kasus pailit PT Istaka Karya tidak
terjadi. Namun yang terjadi, MA telah mempailitkan PT Istaka Karya yang
berarti asset PT BUMN ini bisa disita karena bukan kekayaan negara
(kalau asset PT BUMN bukan asset negara, semua permasalahn hukum dibawah
PT BUMN adalah delik pidana biasa).

Dualisme gagasan inilah yang tidak kunjung berakhir. Namun karena
dualisme inilah yang menjadikan runyamnya dunia hukum dan menyeret siapa
saja yang bersentuhan dengan "keuangan negara".

Kedua, regulasi memberikan kewenangan setengah hati untuk beberapa
komisi seperti Komnas HAM dan KY. Hasil temuan Komnas HAM harus disensor
DPR dan Jaksa Agung untuk bisa diteruskan ke pengadilan. Sedangkan KY,
regulasi memberikan kewenangan yang sangat sempit sehingga tidak bisa
bebas mengawasi hakim. Ibarat kata, KY berpistol tapi pelurunya dipegang
DPR.

Ketiga, KUHAP menyamaratakan semua kasus sehingga semua perkara bisa
maju ke tingkat kasasi (pembatasan hanya berlaku untuk Tindak Pidana
Ringan). Alhasil, MA kebanjiran perkara. Dalam satu tahun, sedikitnya
ada 13 ribu perkara yang masuk. Dari orang melempar asbak hingga berebut
cangkul.

Dengan banyaknya kasus tersebut, kualitas putusan pun menjadi pertanyaan.

Keempat, gagalnya menyeret pelaku pelanggaran HAM berat karena
mensyaratkan adanya tindakan sistematis, terstruktir dan masif. Bahasa
politik ini menjadi mentah ketika harus diterjemahkan dalam bahasa hukum
di muka pengadilan.

Yang terakhir, reformasi memunculkan budaya hukum baru. Disadari atau
tidak, masyarakat telah mempolarisasi diri menjadi kekuatan-kekuatan
yang sadar hukum. Muncullah trend Class Action dan Citizen Lawsuit.
Sayang, antusiasme kesadaran hukum masyarakat tidak diimbangi dengan
kepatuhan hukum oleh pemerintah.

Lihatlah kasus putusan UN, putusan susu formula berbakteri hingga kasus
putusan MK tentang status Jaksa Agung. Dua yang pertama, pemerintah
tetap bergeming dan tidak mau mematuhi putusan hakim. Sedangkan contoh
yang ketiga, pemerintah bertekuk lutut setelah di dorong berbagai pihak,
bukan kesadaran sendiri.

Dari pemetaan diatas, 13 tahun reformasi memang membuat sebuah perubahan
tetapi hanya ditingkatan prosedur adsminstrasi. Namun, substansi
reformasi jauh dari harapan. Jurang kemiskinan masih tinggi (contoh bagi
KPPU yang tidak bisa menyelesaikan) dan keadilan bagi masyarakat miskin
tidak terjembatani (contoh PR bagi Komnas HAM).

Namun, bukan berarti reformasi harus mundur. Refleksi 13 tahun harus
mempolarisasikan kembali sektor-sektor kekuatan rakyat untuk menuju
cita-cita Pancasila.

*) Andi Saputra adalah wartwan detikcom. Tulisan ini tidak mewakili
kebijakan redaksi.

(asp/vit)
http://us.detiknews.com/read/2011/05/23/113848/1644600/103/13-tahun-berlalu-apa-kabar-reformasi-hukum?n991103605

--
"One Touch In BOX"

To post : @googlegroups.com
Unsubscribe : -unsubscribe@@googlegroups.com

"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus

Catatan : - Gunakan bahasa yang baik dan santun
- Tolong jangan mengiklan yang tidak perlu
- Hindari ONE-LINER
- POTONG EKOR EMAIL
- DILARANG SARA
- Opini Anda menjadi tanggung jawab Anda sepenuhnya dan atau
Moderator Tidak bertanggung Jawab terhadap opini Anda. -~----------~----~----~----~------~----~------~--~------------------------------------------------------------
"Bersikaplah sopan, tulislah dengan diplomatis, meski dalam deklarasi perang sekalipun seseorang harus mempelajari aturan-aturan kesopanan." -- Otto Von Bismarck.
"Lidah orang berakal dibelakang hatinya, sedangkan hati orang dungu di belakang lidahnya" -Ali bin Abi Talib.

www.idepintar.blogspot.com

◄ Newer Post Older Post ►
 

© Kini Aku Tahu Powered by Blogger