Sabtu, 05 Mei 2012

DPR Minta Kasus Paulus Dibuka Lagi

Apa alasan keluarnya surat penghentian yang tidak sebanding dengan kerugian negara yang nilainya sangat besar ini?" Syarifuddin Sudding Anggota DPR F-Hanura

KOMISI III DPR mempertanyakan kepada Jaksa Agung Hendarman Supandji tentang surat ketetapan penghentian penuntutan (SKPP) terhadap kasus penggelapan pajak yang dilakukan Direktur Utama PT Ramayana Lestari Sentosa Paulus Tumewu.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Hanura, Syarifuddin Sudding, menyatakan alasan pengeluaran SKPP tersebut yang dinilai tidak sebanding dengan nilai kerugian negara akibat kasus itu.

“Apa alasan keluarnya surat penghentian yang tidak sebanding dengan kerugian negara yang nilainya sangat besar ini?” tanya Syarifuddin dalam rapat kerja antara Komisi III DPR dan Jaksa Agung di Gedung Parlemen, Jakarta, kemarin.

Menurutnya, pembayaran yang dilakukan oleh Paulus belum sebanding dengan nilai

kerugian negara yang mencapai Rp399 miliar. Paulus hanya membayar sekitar Rp38 miliar.

Seharusnya, kata dia, pihak kejaksaan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan sebelum memberikan SKPP.

“Ini angka yang jauh berbeda, harus ada koordinasi. Ini uang negara yang harus diselamatkan,” tegasnya.

Lebih lanjut ia mendesak Kejaksaan Agung mempertimbangkan untuk membuka kembali kasus tersebut. “Membuka kembali kasus ini dalam rangka menyelamatkan uang negara,” tuturnya.

Jaksa Agung membantah bahwa nilai pajak yang digelapkan Paulus mencapai Rp399 miliar.

Menurutnya, SKPP itu dikeluarkan karena yang bersangkutan sudah membayar uang pajak dan denda sebesar 400% dari Rp7,994 miliar.

“SKPP dikeluarkan karena

dia sudah membayar uang pajak dan denda mencapai Rp3,1 miliar,” ujar Hendarman.

Kasus Paulus kembali mengemuka setelah Asosiasi Pembayar Pajak Indonesia (APPI) mengadukan kasus tersebut ke Panitia Kerja (Panja) Perpajakan di Komisi III DPR pada 21 April lalu.

Polri bersama Ditjen Pajak menangkap Paulus pada 31 Agustus 2005. Adik ipar buron Eddy Tanzil itu dituduh melanggar Pasal 39 ayat 1 huruf (c) UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, karena mengecilkan pendapatan yang diterima Ramayana hingga merugikan negara Rp399 miliar.

Kejaksaan Agung semasa Jaksa Agung Abdulrahman Saleh mengeluarkan SKPP pada 2007, dengan alasan Paulus telah membayar tunggakan pajak sebesar Rp7,99 miliar

beserta dendanya 400%.

Selain kasus Paulus, anggota Komisi III juga mempertanyakan status Jaksa Agung Hendarman Supandji. Jabatan jaksa agung yang disandang Hendarman seharusnya berakhir pada era Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) I.

Pertanyaan itu dilontarkan anggota Komisi III dari Fraksi Gerindra Desmond J Mahesa.
Menurut Desmon, jabatan Jaksa Agung lazimnya berakhir pada akhir masa kerja kabinet.

"Dalam UU memang tidak diatur, tapi ada konvensi dari 22 jaksa agung sebelumnya memang begitu," ungkapnya.

Menanggapi itu, Hendarman menyatakan dirinya diangkat sebagai jaksa agung pada 9 Mei 2007. Pengangkatan tersebut dilakukan sesuai aturan perundangan oleh Presiden. (AO/P-2)

http://anax1a.pressmart.net/mediaindonesia/MI/MI/2010/05/06/ArticleHtmls/06_05_2010_002_003.shtml?Mode=0



www.idepintar.blogspot.com

◄ Newer Post Older Post ►
 

© Kini Aku Tahu Powered by Blogger