Jumat, 13 Juli 2012

arsip 2011 | Dian A Syakhroza : Badan Penyelenggara Jaminan Sosial untuk Siapa?

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial untuk Siapa?
Dian A Syakhroza Anggota DPR RI Komisi IX

Diperlukan sebuah tahapan yang terukur untuk mengintegrasikan data kepesertaan dari Sabang sampai Merauke dan dari Pulau Nias hingga Pulau Rote."

MASA pemba hasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) tinggal beberapa hari lagi. Salah satu pembahasan yang masih mengundang pro dan kontra ialah rencana peleburan empat badan usaha milik negara (BUMN) asuransi yang terdiri dari PT Jamsostek (persero), PT Askes (persero), PT Taspen (persero), dan PT Asabri (persero). Titik temu pembahasan antara pemerintah dan DPR menggarisbawahi bahwa RUU BPJS harus diselesaikan dalam masa persidangan IV 2010-2011, dengan membentuk BPJS kesehatan bagi rakyat miskin sebagai tahap awal pembentukan dua BPJS baru.

Karena itu, waktu pembahasan yang makin sempit hendaknya tidak menghilangkan pertimbangan manfaat dan biaya sosial dari program yang harus diperhitungkan sebelum ketuk palu sistem yang baru agar terhindar dari besar pasak daripada tiang baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Jaminan sosial memerlukan kerangka yang jelas karena sistem itu penting dalam membantu masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan.
Harapan itu sesuai dengan target MDGs, yaitu untuk menanggulangi kemiskinan absolut dan kelaparan yang ingin dicapai pada 2015 (UN, 2000). Urgensi adanya BPJS terkait dengan masalah data, koordinasi, dan pemegang tanggung jawab pelaksanaan jaminan sosial.
Data yang terintegrasi diperlukan agar dalam menjalankan jaminan sosial tidak terjadi dualisme penarikan iuran atau masyarakat yang belum masuk kerangka jaminan sosial tidak mendapatkan jaminan sama sekali. Selain itu, konsep jaminan sosial yang bukan bantuan sosial, melainkan asuransi sosial, membutuhkan lembaga yang bertanggung jawab dalam pelaksanaannya. Untuk itu, BPJS sangat dibutuhkan, apalagi amanat UU SJSN meminta adanya BPJS sebagai prasyarat pelaksanaan jaminan sosial.

Akan tetapi, membahas BPJS yang berasal dari transformasi empat BUMN memerlukan pertimbangan panjang karena terdapat beberapa hal yang tidak bisa diabaikan.

Pertama, terkait dengan waktu. Transformasi BUMN menjadi BPJS dengan waktu tenggang peralihan yang singkat akan membuat gejolak sosial dan ekonomi di internal BUMN tersebut. Permasalahan serikat pekerja BUMN menjadi satu masalah yang tentu akan muncul menuntut adanya perlindungan atas kerja mereka.
Belum lagi ancaman pensiun dini dari pekerja akibat adanya efisiensi dan penyesuaian struktur yang baru. Pertimbangan hendaknya tidak hanya sebatas hal teknis sruktural internal, tetapi juga dampaknya terhadap masyarakat. Seperti dijelaskan sebelumnya, kepesertaan jaminan sosial menjadi masalah krusial yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Misalnya dalam jaminan kesehatan, saat ini masih terdapat 40,99% atau lebih dari 94 juta jiwa penduduk belum memiliki jaminan baik itu berasal dari jamkesda, askes PNS dan TNI Polri, Jamsostek, jamkes oleh perusahaan dan asuransi swasta lain.

Karena itu, peleburan BUMN menjadi BPJS membutuhkan sistem yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat yang sudah masuk sebagai anggota jaminan sosial yang lama serta masyarakat yang belum sama sekali menjadi anggota jaminan sosial. Tanggung jawab itu tentu sangat berisiko jika dilakukan dalam masa transisi sekaligus karena pembentukan badan baru, yang berasal dari badanbadan yang sudah ada sebelumnya, akan berpotensi memunculkan masalah penyesuaian budaya kerja, baik adaptasi eksternal maupun integrasi internal (Schein, 2004).

Masalah waktu peralihan pun krusial untuk dipertimbangkan karena peralihan badan yang sudah ada menjadi badan baru memerlukan waktu yang panjang dan bertahap. Proses transformasi lembaga itu, jika memang dilakukan, mensyaratkan waktu peralihan yang panjang karena sistem yang telah ada selama ini telah berjalan.
Waktu peralihan itu diperlukan untuk mengover berbagai hal yang belum jelas, menghindari persoalan yang tumpang-tindih, dan mengintegrasikan sistem yang tadinya parsial. Salah satu peralihan yang memerlukan tahapan yaitu terkait dengan kepesertaan.

Dengan belum adanya single identity, kepesertaan dalam jaminan sosial belum menjamin aksesibilitas yang merata serta adanya keadilan antara satu warga dan warga lainnya, misalnya terhindar dari data tumpang-tindih. Oleh karena itu, diperlukan sebuah tahapan yang terukur untuk mengintegrasikan data kepesertaan dari Sabang sampai Merauke dan dari Pulau Nias hingga Pulau Rote.

Kedua masalah nilai. Perlu diingat bahwa kebermanfaatan BPJS di masa yang akan datang juga harus mempertimbangkan kapabilitas keuangan negara. Kondisi itu terjadi akibat ketidakmampuan negara (limitation of government) dalam memenuhi kebutuhan anggaran pengeluaran (Hillman 2003). Kenyataan di sejumlah beberapa negara menunjukkan adanya ketidakmampuan negara dalam memenuhi anggaran jaminan sosial (Krobot 2004, Busse dan Riesberg 2004, Kifmann 2006, Tangcharoensathien 2011). Di Indonesia, saat ini BPJS dianggap sebagai sebuah investasi bagi masyarakat. Namun, jangan sampai nilai itu tidak dapat tercapai akibat kurangnya perhitungan terhadap limitation of government.

Risiko ketidakpastian yang juga menjadi poin ketiga harus dipertimbangkan, yaitu atas terjadinya penarikan dana dari pemegang dana secara serentak di empat BUMN tersebut. Kondisi itu dapat mengakibatkan gejolak ekonomi karena dana yang dikelola empat BUMN asuransi sosial tersebut lebih dari Rp190 triliun serta telah diinvestasikan ke beberapa portofolio deposito, saham, dan obligasi.

Hal itu tidak bisa diabaikan mengingat portofolio BUMN tersebut, misalnya Jamsostek, telah dialokasikan ke instrut men yang bisa menggerakkan m roda ekonomi (Baihaqi, 2011).
Tercatat, dana Jamsostek yang diinvestasikan di pasar saham mencapai lebih dari Rp22 triliun, obligasi Rp48,4 triliun,deposito Rp30,8 triliun, dan reksa dana Rp4,4 triliun. Belum lagi jika Jamsostek menarik dananya yang ditempatkan pada deposito perbankan, tentu hal ini akan membuat likuiditas perbankan sedikit terganggu.

Demikian juga pada PT Taspen yang mencatat kenaikan aset dan likuiditas sebesar 27,32% atau sebesar Rp77,2 triliun pada 2010 (Kertiyasa, 2011). PT Askes pun menargetkan kenaikan asetnya pada 2011 hingga Rp12 Triliun. Risiko juga perlu dipertimbangkan dari PT Asabri sehingga dapat dilihat bahwa diperlukan strategi yang solutif demi mencegah risiko dan ketidakpastian itu demi menjaga keberlangsungan negara.

Implementasi di negara lain bervariasi dalam hal badan penyelenggara jaminan sosial.
Di Singapura, terdapat satu badan yang mengatur tunjangan untuk jaminan kesehatan, perumahan, dan seterusnya.
Demi memenuhi settle provident fund, `Negeri Singa' ini menerapkan potongan sampai 40% dari penghasilan. Malaysia memiliki dua lembaga jaminan sosial yang mengatur tunjangan untuk rakyatnya, kecuali kesehatan--mengingat kesehatan menjadi tanggung jawab negara melalui pelayanan kesehatan. Jerman sebagai negara yang jadi rujukan pengimplementasian jaminan sosial, meng atur potongan penghasilan warganya sampai 40% secara progresif--dengan memberikan kompensasi tunjangan sosial bagi seluruh anggota keluarga. Berbeda dengan Filipina, negara ini memiliki sejumlah badan jaminan sosial-layaknya di Indonesia.

Gambaran itu menunjukkan setiap negara memiliki model penyelenggara jaminan sosial yang berbeda-beda. Variasi badan penyelenggara jaminan sosial tersebut memberi pesan kepada Indonesia agar hendaklah tidak hanya terfokus pada jumlah BPJS semata, tapi juga mempertimbangkan bagaimana transformasi dan adaptasi dengan memperhatikan kondisi masyarakat di Indonesia sehingga tercipta format yang sesuai untuk rakyat Indonesia. Yang perlu menjadi pertimbangan, setiap pengeluaran negara harus diimbangi dengan kinerja (Savas 2002).

Dengan waktu pembahasan yang semakin sempit, hendaknya proses timbang-menimbang itu dilakukan dengan benar-benar mempertimbangkan kepentingan terbaik untuk rakyat dan juga masa depan bangsa seperti pesan dari founding father kita, Soekarno.

http://anax1a.pressmart.net/mediaindonesia/PUBLICATIONS/MI/MI/2011/07/14/ArticleHtmls/Badan-Penyelenggara-Jaminan-Sosial-untuk-Siapa-14072011015023.shtml?Mode=1


www.idepintar.blogspot.com

◄ Newer Post Older Post ►
 

© Kini Aku Tahu Powered by Blogger