Minggu, 15 Juli 2012

ICW Laporkan Anggota DPR Terima Gratifikasi

INDONESIA Corruption Watch (ICW) melaporkan seorang anggota DPR berinisial F ke Badan Kehormatan (BK). F adalah anggota dewan yang diduga menerima gratifi kasi dari Departemen Agama pada pelaksanaan haji 2009/1430 H.

Ketua Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW Ade Irawan menyebutkan, penerimaan gratifikasi dilakukan dengan jalan membiayai akomodasi haji seluruh keluarga F. Dia mengakui telah memiliki dokumen gratifi kasi pada penyelenggaraan ibadah haji 2009/1430 H. Dokumen itu memaparkan staf Teknis Urusan Haji Kementerian Agama Syairozo Dimyati memerintahkan bendahara biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) sektor luar negeri untuk membayar akomodasi bagi rombongan Komisi VIII DPR.

“Mereka menginap di Hotel Almadiana Palace dengan biaya sebesar Rp21,6 juta,” ujar Ade seusai melaporkan dugaan gratifikasi kepada BK di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Selain itu, ICW juga memiliki dokumen surat-menyurat Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Abdul Ghafur Djawahir yang meminta staf teknis urusan haji Konsulat Jenderal RI di Jeddah untuk

memberi bantuan transportasi kepada anggota DPR RI. Dalam surat itu bantuan transportasi diberikan untuk F sekeluarga.

Menurut Ade, bantuan untuk F dari Departemen Agama itu telah melanggar Pasal 208 ayat (3) UU No 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. UU itu menegaskan anggota DPR dilarang menerima gratifikasi.

"Bantuan berupa pembayaran akomodasi bagi anggota DPR itu merupakan gratifikasi karena bukan hak mereka," jelas Ade.

Dia mengakui, ICW sudah melaporkan kasus gratifikasi anggota DPR berinisial F ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pelaporan terhadap DPR dilakukan untuk mempertegas penindakan secara internal.

Pada Desember 2008, ICW juga pernah melaporkan dua anggota Komisi VIII DPR karena menerima gratifikasi saat mengawasi penyelenggaraan haji pada 2006. Ketika itu, kedua wakil rakyat yang dilaporkan adalah Zulkarnain Djabar dan Said Abdullah.
Rekan-rekan Zulkarnain dan Said juga diduga menerima dana transpor dan insentif dalam rapat kerja Komisi VIII dengan Departemen Agama.
(AO/S-5)


http://anax1a.pressmart.net/mediaindonesia/MI/MI/2010/07/16/ArticleHtmls/16_07_2010_003_003.shtml?Mode=0


www.idepintar.blogspot.com

◄ Newer Post Older Post ►
 

© Kini Aku Tahu Powered by Blogger