Jumat, 24 Agustus 2012

arsip 2010 | Korupsi Dana BOS Berubah Modus

Biasanya dinas pendidikan memungut Rp200 ribu-Rp400 ribu dari sekolah. Memang benar pusat langsung mengirim ke rekening sekolah, tapi sekolah kemudian dimintai oleh dinas pendidikan."

Ki Darmaningtyas Pengamat pendidikan

RAKTIK korupsi pada alokasi dana program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dinilai telah mengalami perubahan modus. Jika sebelumnya BOS dipotong sebelum sampai sekolah, sekarang disunat setelah sampai ke rekening sekolah.

‘’Polanya tetap sama. Cuma bergeser. Memang benar, pusat langsung mengirim ke rekening sekolah. Tapi, sekolah kemudian dimintai dinas pendidikan di kabupaten/kota,’’ kata pengamat pendidikan dari Perguruan Taman Siswa Ki Darmaningtyas di Jakarta, kemarin.

Ia membenarkan apa yang disampaikan Indonesian Corruption Watch (ICW) bahwa ada potensi korupsi pada penyaluran BOS (Media Indonesia, 24/8). Tidak hanya dari sisi pe

nyaluran yang dipotong dinas pendidikan, tetapi juga dari sisi penggunaan. Potensi penyimpangan pun tetap besar meski mulai 2011 BOS dilimpahkan langsung ke daerah.

Dari sisi penyaluran, kata Ki Darmaningtyas, biasanya sekolah dipungut hingga Rp200 ribu­Rp400 ribu per sekolah oleh dinas pendidikan. Meski nilainya kecil, kalau dijumlahkan hingga beribu-ribu sekolah, jumlah yang dikorupsi dari dana BOS sangatlah besar.

`'Dengan begitu, sasaran BOS untuk membebaskan biaya sekolah anak SD dan SMP tidak tercapai karena masih ada korupsi dalam penyaluran,'' kata Ki Darmaningtyas.

Untuk sisi penggunaan BOS yang dikorupsi, biasanya menyangkut penggunaan itemitem oleh sekolah yang tidak sebagaimana mestinya. Sebut saja biaya pembelian buku sekolah, tapi digunakan untuk membiayai pelatihan guru. Di tempat terpisah, pengamat pendidikan dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) HAR Tilaar meminta agar Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) tidak tinggal diam untuk menindaklanjuti pengaduan penyimpangan.
"Pasalnya selama ini kebobrokan di daerah tidak segera ditindaklanjuti. Ini tentunya akan terjadi dari tahun ke tahun.'' Ketua Umum Federasi Guru Independen Indonesia (FGII) Suparman menambahkan, seharusnya Kemendiknas berperan aktif dengan meminta dinas pendidikan daerah membuat laporan penggunaan BOS setelah diaudit lewat website.
`'Dengan begitu, pemerintah bisa memastikan transparansi penggunaan BOS. Laporan itu harus dipublikasikan dan dapat diakses oleh masyarakat lewat website itu,'' kata Suparman.
Memang rawan Pemerintah sendiri mengakui memang ada potensi korupsi terkait dengan BOS, tetapi tingkatnya terjadi di sekolah.
`'Selalu dibilang rawan dari sisi penyaluran BOS. Namun, itu kecil kemungkinannya.
Kalaupun ada di sekolah, yakni dari sisi penggunaan item yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis BOS,'' kata Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Jalal di sela-sela sosialisa si standar pelayanan minimal (SPM) di Kemendiknas, Jakarta, kemarin.

Apalagi, tambah dia, saat ini untuk penyaluran BOS diawasi empat lapis, yakni komite sekolah, Badan Pengawas Daerah (Bawasda), Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendiknas, dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) di tiap daerah.

Di tempat yang sama, Sekretaris Ditjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Bambang Indriyanto mempersilakan ICW mengadukan laporan kepada saluran 177 milik Kemendiknas, jika memang ada penyimpangan anggaran BOS.

Namun, ketika dimintai konfirmasi, Koordinator Pelayanan Publik ICW Ade Irawan mengatakan laporan ICW tidak pernah digubris Kemendiknas.
`'Laporan itu menjadi tumpukan kertas belaka.'' (H-1)

http://anax1a.pressmart.net/mediaindonesia/MI/MI/2010/08/25/ArticleHtmls/25_08_2010_020_018.shtml?Mode=0



www.idepintar.blogspot.com

◄ Newer Post Older Post ►
 

© Kini Aku Tahu Powered by Blogger