Sabtu, 22 September 2012

arsip 2010 | Sabam Leo Batubara : Masa Depan Kebebasan Pers

Masa Depan Kebebasan Pers
Wednesday, 22 September 2010
Pada 23 September 2010,usia UU No 40/1999 tentang Pers tepat 11 tahun.Pertanyaannya, apakah kebebasan pers sudah semakin kokoh?

Apakah kebebasan pers telah efektif membantu pencerdasan bangsa? SWOTanalysis (analisa strength/ kekuatan, weakness/kelemahan, opportunity/peluang dan threat/ ancaman) terhadap pelaksanaan kebebasan pers di era reformasi ini menunjukkan, kebebasan pers masih dalam proses becoming belum pada posisi being. Pertama, kekuatan UU Pers itu berisi ketentuan-ketentuan yang melindungi kebebasan pers. UU Pers itu mengamanatkan pemerintah tidak lagi mencampuri penyelenggaraan pers,dan pers yang mengontrol pemerintah.

Izin penerbitan pers tidak diperlukan. Bagi siapa saja yang melakukan penyensoran, pembredelan,dan pelarangan penyiaran dipidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp500 juta.UU Pers menolak politik hukum yang mengkriminalkan pers,yang melaksanakan tugas jurnalistik.Dewan pers independen dan diberi kewenangan antara lain menjaga kemerdekaan pers, memfasilitasi komunitas pers dalam menyusun regulasi pers dan mengupayakan penyelesaian sengketa pers akibat pemberitaan pers.

Kedua, kelemahan pers nasional baik media cetak maupun media elektronik dari sekitar 30.000 jurnalis hanya sebagian kecil yang memenuhi standar kompetensi. Seorang jurnalis yang kompeten mampu menghasilkan produk pers yang atraktif, mencerdaskan, taat kode etik jurnalistik, dan dibutuhkan khalayak. Tidak mengherankan jika dari sekitar 1.000 penerbitan pers hanya sekitar 30% sehat bisnis, yang jurnalisnya memenuhi standar kompetensi dan mampu memberi gaji secara profesional.

Banyaknya jurnalis yang tidak kompeten menjadi penyebab utama kinerja pers turut membantu pencerdasan bangsa tidak optimal. Kegagalan mereka mengupayakan medianya berfungsi sebagai lembaga ekonomi yang sehat bisnis berakibat ikutan munculnya media “abal-abal”, atau media yang melaksanakan “jurnalisme kuda”.

Dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah misalnya, media seperti itu tidak memberi pencerahan kepada pemilih, tapi memuat berita sesuai pesanan penunggang kuda alias calon-calon kepala daerah bermasalah. Talkshows tentang berbagai isu politik, ekonomi, hukum yang digelar sejumlah industri televisi semestinya diharapkan memberi pencerahan kepada khalayak, yang terjadi justru penyesatan informasi dan pembodohan.

Kelemahan terkait SDM ini sepertinya belum teratasi. Karena sejak masa Hindia Belanda sampai sekarang pemerintah belum menunjukkan tanggung jawabnya untukmendirikan schoolsofjournalism, sebagai pemasok wartawan yang memenuhi standar kompetensi untuk memenuhi kebutuhan industri media massa.

Berbagai Ancaman

Ketiga, ancaman terhadap pers meningkat. Pers yang melaksanakan fungsi kontrol sosial sering dituduh oleh pejabat, politisi, dan pengusaha bermasalah sebagai menghina dan kemudian pers itu diancam pidana penjara dan atau denda sampai triliunan rupiah. Pada 2008 saja pemerintah dan DPR menerbitkan lima undangundang yang semakin mengancam pers.

Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (1) UU No 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dapat memenjarakan wartawan paling lama enam tahun dan/atau mendendanya paling banyak satu miliar rupiah bila informasi elektroniknya memuat penghinaan dan pencemaran nama baik. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 51 UU No 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dapat memenjarakan wartawan sebagai pengguna informasi publik paling lama setahun dan/atau denda paling banyak Rp500 juta.

Sejumlah ketentuan UU No 44/2008 tentang Pornografi—berisi pasal-pasal karet—berpotensi memenjarakan wartawan dan media massa antara enam bulan dan 12 tahun dan/atau denda antara Rp250 juta sampai Rp6 miliar. Pasal 99 ayat (1) f UU No 10/2008 tentang Pemilu dapat mencabut izin penerbitan pers jika berita dan wawancara serta pemasangan iklan kampanye bagi peserta pemilu tidak menyediakan halaman dan waktu yang adil dan seimbang.

Pasal 47 ayat (5),Pasal 56 ayat (2),ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU No 42/2008 tentang Pilpres dapat membredel pers jika memberitakan kampanye pilpres di minggu tenang. Pada 2009 pemerintah dan DPR mencoba menerbitkan RUU Rahasia Negara yang berisi sejumlah pasal untuk membatasi akses publik dan pers terhadap informasi publik.

Tahun 2010 ini pemerintah sedang merampungkan RUU KUHP, yang jumlah pasalnya meningkat dari 37 menjadi 61 pasal yang dapat memenjarakan wartawan dan yang ancaman penjara dan/atau dendanya lebih berat dari KUHP warisan penjajah Belanda. Di kalangan pemerintah dan DPR,berahi untuk merevisi UU Pers agar dapat mengendalikan pers masih belum padam.

Terpaan kekerasan terhadap wartawan dalam melaksanakan tugas profesinya semakin meningkat. Peningkatan kekerasan tersebut sepertinya sejalan dengan meningkatnya ancaman negara terhadap kebebasan pers.Kantor majalah Tempo di Jakarta Pusat (6/7/2010) dilempari dua bom molotov. Di era rezim Orde Baru tercatat satu wartawan, yakni Fuad M Syarifuddin alias Udin, wartawan BernasYogyakarta (16/8/1996) tewas dianiaya.

Di era kebebasan pers sekarang ini tercatat lima wartawan terbunuh. Dari enam wartawan yang tewas akibat dianiaya tersebut baru terhadap pelaku pembunuhan wartawan Prabangsa yang ada penegakan hukumnya. Keempat, kebebasan pers menawarkan peluang besar bagi perkembangan pers nasional.Tetapi karena keterbatasan jurnalis yang kompeten, hanya sebagian kecil media berkategori sehat bisnis yang berpeluang semakin bertumbuh.

Kebebasan pers memberi peluang kepada pers profesional untuk melakukan kontrol dan menginvestigasi pejabat, politisi, dan pengusaha bermasalah dalam upaya pemerintahan yang bersih dan baik. Peluang tersebut tidak terealisasi optimal, karena hanya beberapa media yang siap menghadapi ancaman pidana penjara dan atau denda besar.

Menurut hemat saya terjadi a lost opportunity dalam perkembangan industri televisi nasional. Sejumlah stasiun televisi berhasil meraup kurang lebih 61% dari kue iklan sekitar Rp60 triliun.Namun, performance media tersebut kurang memedulikan misi ideal, tetapi lebih mengutamakan misi bisnis.

Janji Penguasa

Mencermati gambaran keadaan sebagaimana dikemukakan di atas,masa depan kebebasan pers— menurut hemat saya—terkait dengan pelaksanaan janji Presiden Susilo Bambang Yudhoyono barubaru ini.Di hadapan pimpinan media massa di Istana Kepresidenan seusai berbuka puasa (8/9/2010) Presiden SBY kembali menegaskan, “Pemberantasan korupsi tetap menjadi prioritas pemerintah.

Karena itu KPK diminta tetap konsisten memberantas korupsi dan jangan ada yang menghalangi upaya penguatan kembali KPK.” Apakah kali ini SBY sungguhsungguh akan melaksanakan janji tersebut? Jawabannya akan tampak dari action kubu pendukung SBY. Jika semua pengurus Partai Demokrat, terlebih anggotaanggotanya di DPR, juga semua pengurus dan anggota fraksi partai koalisi pemerintah,demikian juga jajaran Kabinet Indonesia Bersatu,

termasuk kepolisian dan kejaksaan bersatu memperkuat KPK dan konsisten memberantas korupsi, kebebasan pers akan menjadi kebutuhan dan akan menjadi lebih kokoh. Mengapa? Karena kebebasan pers berpotensi lebih mengefektifkan bantuan pers profesional dalam mengungkap korupsi dan praktik-praktik bad governance lainnya.

Namun, jika laku korup elite bangsa masih berlanjut dan dibiarkan, dan jika penguasa politik kita masih mempraktikkan doktrin Machiavelli: “Penguasa tidak perlu melaksanakan janji-janji politiknya, bila dengan melaksanakannya bertentangan dengan kepentingan penguasa tersebut,” diperkirakan masa depan kebebasan pers akan semakin mendapat tekanan. Bagi penguasa, pejabat, dan politisi korup,kebebasan pers adalah musuh.(*)

Sabam Leo Batubara
Wartawan Senior  

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/352382/


www.idepintar.blogspot.com

◄ Newer Post Older Post ►
 

© Kini Aku Tahu Powered by Blogger