Senin, 08 Oktober 2012

arsip 2010 | TII Curigai Aturan Penunjukan Langsung

Transparency International Indonesia (TII) mempersoalkan peraturan
presiden terbaru yang mengatur pengadaan barang dan jasa. Spesialis
Pengadaan Barang dan Jasa TII, Heni Yulianto, mengatakan Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 itu kontraproduktif karena masih
membenarkan penunjukan langsung.

"Patut dicurigai ada yang menitipkan lahirnya peraturan ini," katanya
dalam keterangan pers di kantornya kemarin. Penunjukan langsung, menurut
peraturan baru itu, dibenarkan dalam pengadaan di sektor kesehatan,
kendaraan dinas, dan akomodasi kegiatan dinas."Ini seperti melegalisasi
korupsi," kata Heni.

Di mata Heni, sektor kesehatan memang memerlukan pengadaan barang secara
cepat. Namun banyak sektor lain yang juga memerlukan pengadaan cepat.
Anehnya, kata dia, pengadaan di sektor lain masih harus melalui tender.

Hal lain yang mencurigakan, menurut Heni, peraturan baru ini juga tidak
mensyaratkan pengalaman bagi konsultan yang ikut tender.
"Kami khawatir perusahaan yang tidak kompeten justru menang
lelang,"ujarnya.

Penunjukan langsung dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah selama
2005-2009, menurut Heni, telah merugikan negara sekitar Rp 647 miliar.
Kerugian itu baru diketahui dari kasus-kasus korupsi yang ditangani
Komisi Pemberan tasan Korupsi.

Lebih jauh Heni mengatakan, sekitar 70 persen kasus korupsi yang
ditangani KPK terjadi dalam proses pengadaan barang dan jasa. Dari kasus
korupsi pengadaan itu, 94 persen di antaranya berawal dari penunjukan
langsung.

Peneliti Pengadaan Barang dan Jasa TII, Jonni Oeyoen, menambahkan,
peraturan presiden terbaru ini lahir dengan alasan rendahnya penyerapan
anggaran pemerintah.

"Penunjukan langsung adalah cara

paling efektif untuk menghabiskan anggaran,"ujar Jonni.

Agar tak menimbulkan masalah, TII mendesak Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono menunda pemberlakuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
itu."Sampai ada konsultasi dengan publik, kata Heni. Selain itu, TII
mendesak Dewan Perwakilan Rakyat memanggil Presiden untuk meminta
keterangan soal penerbitan peraturan baru tersebut.

DIANING SARI

http://epaper.korantempo.com/KT/KT/2010/10/09/ArticleHtmls/09_10_2010_005_001.shtml?Mode=1

--
"One Touch In BOX"

To post : @googlegroups.com
Unsubscribe : -unsubscribe@@googlegroups.com

"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus

Catatan : - Gunakan bahasa yang baik dan santun
- Tolong jangan mengiklan yang tidak perlu
- Hindari ONE-LINER
- POTONG EKOR EMAIL
- DILARANG SARA
- Opini Anda menjadi tanggung jawab Anda sepenuhnya dan atau
Moderator Tidak bertanggung Jawab terhadap opini Anda. -~----------~----~----~----~------~----~------~--~------------------------------------------------------------
"Bersikaplah sopan, tulislah dengan diplomatis, meski dalam deklarasi perang sekalipun seseorang harus mempelajari aturan-aturan kesopanan." -- Otto Von Bismarck.
"Lidah orang berakal dibelakang hatinya, sedangkan hati orang dungu di belakang lidahnya" -Ali bin Abi Talib.

www.idepintar.blogspot.com

◄ Newer Post Older Post ►
 

© Kini Aku Tahu Powered by Blogger